About Me
Jejaring Saya
Donate Us
|
DALAM perdebatan publik tentang Neoliberalisme, yang tampak mengemuka dari perdebatan
tersebut lebih ke arah pencarian pengertian atau definisi yang pas, tentang apa itu
neoliberalisme. Masing-masing kubu datang membawa daftar definisinya, sementara praktek
neoliberlisme itu sendiri sudah berlangsung.
Yang kurang dari perdebatan itu adalah, tidak bergemanya suara dari mereka yang paling
tertindas akibat penerapan kebijakan neoliberal tersebut: suara rakyat pekerja. Untuk itu,
dalam kesempatan ini, Coen Husain Pontoh dari IndoPROGRESS, melakukan perbincangan dengan
Anwar Ma’ruf, koordinator Aliansi Buruh Menggugat (ABM). Berikut petikannya:
IndoPROGRESS (IP): Apa alasan mendasar dari pembentukan ABM?
Anwar Ma’ruf (AM): Minimal ada dua alasan yang mendasari mengapa kami harus membentuk ABM.
Pertama, kegelisahan kami (dari kalangan gerakan buruh progresif) tentang kekosongan
kepemimpinan politik gerakan dari kaum buruh yang sanggup dan mampu berhadap-hadapan dengan
organisasi pengusaha dan negara/pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk menaikan posisi tawar
kaum buruh serta mampu memperjuangkan kesejahteraan dan kebijakan yang berpihak pada
kepentingan kaum buruh dan keluarganya. Panggung-panggung politik perburuhan seperti
tripartit nasional, dewan pengupahan dll masih dikuasai oleh elit-elit serikat kuning, yang
mayoritas masih terkooptasi oleh rejim. Contohnya, banyak perselingkuhan dalam berbagai
penentuan kebijakan seperti dijadikan legitimasi dalam pembuatan Undang-Undang Perburuhan,
penetapan upah minimum dan kebijakan-kebijakan yang anti buruh lainnya.
Kedua, agar gerakan buruh bisa memenangkan kepemimpinan gerakan, mau tidak mau harus ada
kesadaran akan pentingnya membangun persatuan di kalangan gerakan buruh, yang realitasnya
masih terkotak-kotak, sebagai dampak dari UU No 21/2000 ttg SP/SB, dimana serikat buruh
menjamur bak jamur di musim hujan. Tercatat lebih dari 97 Federasi nasional (waktu itu,
sekarang 180an SB nasional). Maka dibutuhkan konsolidasi yang besar dan luas, yang
pembangunannya pun bertahap. Dari aliansi taktis ke aliansi programatis atau strategis,
kemudian sampai pada pembentukan konfederasi serikat buruh yang progresif.
Ketiga, adanya momentum besar dimana hampir semua serkat buruh pada waktu itu sedang melawan
revisi UUK No. 13/2003 ttg kenetenagakerjaan. Momentum tersebut yang mendorong kami untuk
berkonsolidasi dari berbagai serikat yang kemudian membentuk ABM.
IP: Apa yang membedakan ABM dengan koalisi gerakan buruh yang lain?
AM: Secara sederhana yang membedakan, ABM adalah aliansi programatik. Dimana dalam sejarah
beraliansi, khususnya paska reformasi, telah terbentuk berbagai aliansi sebut saja KASM,
KAPB dll, namun aliansi yang dibangun adalah aliansi taktis berdasarkan isu dan ketika
isunya memudar hilang pula alinasinya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah Platform,
Program dari aliansi serta struktur.
Paska May Day 2006, kami melakukan konferensi nasional, tentu dengan melibatkan
perwakilan-perwakilan serikat buruh baik tingkat nasional maupun daerah. Waktu itu dihadiri
oleh 33 organisasi buruh dari 17 propinsi. Di situlah mandat seperti platform, program dan
struktur disepakati.
IP: Apa tujuan utama pembentukan ABM?
AM: Sebagai wadah konsolidasi gerakan buruh yang berposisi jelas berada pada kepentingan
kaum buruh dan keluarganya. Artinya, bukan perjuangan yang mengatasnamakan kaum buruh atau
gerakannya sekelompok elit serikat. Selain itu muara yang kami tuju adalah terbangunya
Konfederasi serikat buruh progresif.
IP: Bagaimana ABM memandang penerapan kebijakan neoliberal pasca reformasi?
AM: Kebijakan neoliberal pasca reformasi terjadi semakin massif dan menyengsarakan rakyat
pekerja Indonesia. Dimulai dan diterapkannya dengan perubahan kebijakan atau yang biasa
disebut reformasi Undang-Undang Perburuhan (versi pemerintah dan ILO), yakni UU SP/SB
21/2000, UU K no. 13/2003 dan UU PPHI no. 2/2004. Tentu semua sektor-sektor perburuhan
terkena dampak, langsung maupun tidak langsung seperti; hilangnya peran negara dalam
melindungi buruh, hilangnya jaminan keamanan dan kepastian kerja (massifnya kontrak -
outsourcing), upah yang secara nilai terus menurun, dirampoknya aset-aset strategis negara
melalui privatisasi, terjadinya pemberangusan serkat dsb-nya.
Maka dalam diskusi, baik sebelum dan saat konferensi Nasinal ABM, disepakati empat platform
anti neoliberalisme: Hapus Utang, Nasionalisasi aset-aset vital/strategis negara, bangun
industrialisasi nasional yang kuat dan mandiri, dan pemberantasan korupsi dengan menyita
harta para koruptor untuk dana pembangunan.
IP: Strategi perlawanan seperti apa yang dilakukan ABM menghadapi penerapan kebijakan
neoliberal tersebut?
AM: Kami memulai dari apa yang dirasakan langsung oleh kaum buruh, yakni
kontrak-outsourcing, upah murah, privatisasi dan pemberangusan serikat. Juga secara
terus-menerus mengampayekan empat platform anti neolib tersebut, dan ternyata mampu menarik
sektor-sektor di luar sektor manufactur dan perkebunan, seperti kawan-kawan di sektor BUMN.
Yang menarik, dalam tataran teoritik seperti salah satu mandat dari respons terhadap UU
Ketenagakerjaan adalah dibutuhkan Undang-Undang Pro Buruh atau perlindungan buruh.
Perkembangannya sudah ada draft dalam bentuk naskah akademik dan dokumen-dokumen penjaringan
aspirasi dari w-shop di 14 kota yang kami gelar (tinggal dirumuskan menjadi draft jadi).
Dalam draft ini akan mengatur sistem perburuhan yang lebih berpihak pada kaum buruh dan
tegas melawan labor market fleksibility.
Dan ketika merspons upah, kami mencoba membuat konsepsi upah tandingan yakni ULN (upah layak
nasional), walaupun dalam proses kampanyenya nilai angka yang naik dari pada konsepnya
karena masih lemah atau sulitnya berkampaye di publik.
Kemudian untuk mencakup isu secara keselurahan, kami menggunakan bahasa sederhana sebagai
arti neoliberalisme yakni Lawan Penjajahan Gaya Baru. Dan yang dilakukan oleh ABM tidak
hanya di Jakarta, tetapi secara menyeluruh di wilayah atau daerah dimana ada struktur ABM
atau anggota ABM berada.
Selain itu kami juga aktif menggalang konsolidasi multi sektor, semisal dengan kawan-kawan
serikat tani, nelayan, lingkungan dan gerakan rakyat lainnya. Untuk melawan neoliberalisme
dibutuhkan konsolidasi yang besar, luas dan kuat, serta tidak cukup hanya di sektor buruh
saja. Juga peningkatan secara kualitif gerakan, yakni kebutuhan akan pembangunan alat
politik rakyat pekerja. Dalam setiap kampaye kami, platform ABM tidak akan pernah dijalankan
oleh pemerinahan borjuis dan antek kaum modal.
IP: Apa pengalaman perjuangan terpenting ABM dalam menentang kebijakan neoliberal?
AM: Terlepas masih banyaknya kekurangan kami dari berbagai hal, patut disyukuri ABM bisa
besar dan bertahan karena ada beberapa kemenangan kecil yang dicapai seperti: gagalnya
revisi UUK 13/2003, juga ketika merespons SKB 5 menteri dan kebijakan-kebijakan lainnya di
daerah-daerah.
Selain itu, adanya konsep-konsep atau draft yang mampu di buat seperti Draft UU Perlindungan
Buruh, ULN dan lain-lain. Ini membuat suatu keyakinan dan kepercayaan bertambah.
Kemudian mulai adanya hubungan atau konsolidasi dengan sektor perburuhan lainnya, khususnya
serikat-serikat di perusahaan BUMN. Juga dengan mulai diterimanya konsolidasi yang lebih
luas lagi atau multi sektor. Sebagai contoh, mulai menyandingkan program Industrialisasi
Nasional, Reforma Agraria dan Keadilan Ekologis, yang terjadi baik dalam ruang-ruang
perdebatan maupun dalam aksi-aksi massa.
Tetapi kami sadar, kondisi ini masih jauh dari kemenangan sejati kaum buruh dan rakyat
pekerja lainnya. Dibutuhkan kerja keras, keuletan dan kesadaran yang tinggi dalam meneruskan
perjuangan, agar dapat mencapai kemenangan dari tahap demi tahapnya. Maka itu, dukungan dan
keterlibatan dari berbagai kalangan dari kawan-kawan yang masih segaris, sangat
dibutuhkan.
***
Sumber : IndoProgress
selengkapnya Neoliberalisme Adalah Penjajahan Gaya Baru
Oleh Fitriyanti *
Kehebohan Indonesia menyambut kedatangan Manchester United (MU), terhenti tepat dua hari sebelum jadwal kedatangan tim itu ke Indonesia. Kejadian Bom pada 17 Juli pukul 07.47 dan 07.49 di Hotel JW Mariot dan Ritz-Carlton membuat MU membatalkan Tour Asia-nya ke Senayan. Hotel Ritz-Carlton adalah hotel yang dipersiapkan sebagai tempat penginapan resmi bagi seluruh anggota MU, panitia lokal dan para penggemar yang rela membayar puluhan juta untuk bisa menginap bersama, mengikuti rangkaian acara dan berbagai fasilitas lainnya. Sehari sebelumnya, seperti yang dilansir oleh detik.com, panitia menambah tenaga pengamanan menjadi 3000 personel: 2000 dari kepolisian dan 1000 tenaga outsourcing.
Kegagalan MU datang ke Indonesia dengan berbagai alasannya dan alasan terbesarnya adalah karena keamanan tentu saja sangat mengecewakan jutaan penggemar di Indonesia. Bagi para penggemar fanatiknya, MU adalah ikon sepak bola dunia saat ini. Tim super kaya bertaburan bintang. Berprestasi dan seabreg gelar prestisius lainnya yang dimiliki tim itu menunjukkan bahwa sepak bola, sekarang bukan saja urusan 11 pemain di lapangan yang menendang bola dan bikin gol kemudian menjadi juara. Simaklah misalnya betapa MU bisa menjadi sangat kaya-raya karena berhasil menjual pemain seperti Christiano Ronaldo dengan harga fantastis sebesar 1,3 triliun, hanya kurang sedikit saja bila dibandingkan dengan kekayaan cawapres Prabowo sebagaimana dilansir KPU tempo hari. Padahal, beberapa tahun sebelumnya MU hanya membeli “CR 7” dengan harga yang sangat murah.
Namun sejatinya ini adalah gambaran kondisi yang nyata saat ini. Bukan saja sepak bola, namun cabang olah raga lainnya bahkan bidang-bidang lainnya di dunia hiburan, artis penyanyi, pemain film, fashion adalah sebuah gambaran tentang kondisi riil yang terjadi, bukan semata-mata hiburan, bukan semata-mata olah raga tapi di dalamnya jauh tersimpan pertarungan kepentingan bisnis, politik dan nilai. Ujung-ujungnya kita harus rela mengatakan bahwa inilah cengkeraman kuat sebuah kekuatan bernama kapitalisme yang pada gilirannya hanya punya satu kepentingan (bagi pelakunya, para pemilik modal), apalagi kalau bukan akumulasi keuntungan hanya untuk segelintir orang. Belum lagi akumulasi keuntungan yang diperoleh oleh MU dari acara-acara model tur yang dilakukannya di Asia. Tujuannya hanya satu: mempopulerkan MU sebagai sebuah produk bisnis dan penduduk Asia yang sangat besar tentu saja menjadi pasar potensial bagi pemasaran pernak-pernik tim seperti kaos, cinderamata serta dan puluhan acara-acara televisi yang pasti membuntut di belakangnya. Sebagai contoh, uang yang dikeluarkan oleh Real Madrid untuk membeli Ronaldo sebesar 1,3 triliun itu tidak terlalu besar sebenarnya karena diprediksi hanya dalam waktu kurang dari 3 bulan hasil penjualan replika kaos yang dipakai Ronaldo di Madrid konon terjual hingga 4 kali lipat dari jumlah nilai transfernya. Jumlah itu tentu saja di luar nilai uang karena membludaknya penonton yang datang ke stadion dan bertambahnya nilai hak siar televisi. Namun, kegagalan Tim MU datang ke Indonesia, tetap saja meninggalkan banyak catatan bagi kita semua.
Sepak Bola adalah Bisnis
Membicarakan (kegagalan) kedatangan MU, kita tidak bisa lepas dari rentetan agenda bisnis di belakangnya, bukan saja bagi MU sebagai tim tamu yang diundang dengan harga sangat mahal, namun juga hitungan-hitungan keuntungan yang diperoleh oleh panitia penyelenggara. Dari tiket saja, bahkan ada yang harganya mencapai 40 juta rupiah. Deretan angka keuntungan yang lain tentu saja dari hak siar ekslusif penyiaran acara, pejualan cinderamata, slot iklan dan terdongkraknya produk-produk pengiklannya serta histeria lain dari jutaan penggemar yang semuanya bisa dikonversikan dalam dollar. Sungguh sebuah angka yang selangit. Lebih fantastis karena tur ini juga dilakukan di berbagai negara seperti Malaysia dan Korea.
Namun, sebuah pertanyaan kemudian muncul, apakah semua merasa senang ketika seandainya tim MU benar-benar datang ke Indonesia? Jawabnya tentu saja tidak. Mereka, selain orang-orang yang tidak kebagian tiket nonton langsung di stadion karena lewat jalur resmi sudah habis dan terlalu mahal untuk membelinya lewat calo tentu saja adalah para buruh. Mereka adalah kaum buruh yang habis usianya di pabrik-pabrik garmen, kerja bungkuk 8 jam bahkan harus lembur dengan upah yang tidak jelas. Mereka adalah buruh yang memproduksi segala rupa barang produksi merk internasional yang salah satunya akan dikenakan MU dalam laga dengan Tim Indonesia All Stars, baik berupa kaos, celana maupun sepatu.
Di sini, buruh pabrik yang bekerja puluhan tahun, tanpa kepastian jaminan keamanan kerja telah memberikan nilai lebih bagi sebuah hasil produksi di pabrik yang kemudian barang itu dijual dengan harga sangat tidak masuk akal. Sebutlah misalnya informasi dari sebuah agen toko peralatan olah raga di Jakarta yang mengatakan bahwa harga sebuah replika kaos resmi dari MU berlabel tak kurang dari 450.000 rupiah! Kontras dengan upah buruh di Tangerang, tempat pabrik berada hanya berkisar sejuta rupiah atau rata-rata 40.000 rupiah per hari. Maka coba hitung, berapa keringat buruh yag diperas dan dicuri oleh kaum pemodal itu? Padahal dalam sehari buruh tidak sekedar menghasilkan sepotong baju, bahkan bisa lebih. Artinya, minimal dalam sehari para buruh pabrik itu memberikan keuntungan sebesar minimal 420.000 rupiah kepada pabrik! Dan, sepak bola, bukan sekedar olah raga, namun dia adalah sebuah strategi bisnis untuk meraup keuntungan.
Keringat buruh diperas tanpa batas!
Di kalanga aktivitas buruh internasional dikenal istilah sangat populer bernama Sweatshop, artinya secara harfiah adalah toko keringat, yaitu sebuah lingkungan kerja yang teramat sulit, buruh bekerja tanpa jaminan, lingkungan berbahaya dan biasanya buruh sangat sedikit atau tidak ada sama sekali kesempatan untuk menyampaikan keluhannya. Kasus di Indonesia, tentu saja sangat lekat dalam ingatan kita ketika pada kisaran bulan April 2008, sebutlah PT. HASI salah satu perusahaan yang mendapatkan order dari NIKE untuk memproduksi sepatu bermerk NIKE ini mengalami guncangan sangat hebat karena pabrik yang memperkerjakan 7.000 orang buruh ini terancam tutup. Bukan karena bangkrut tapi karena pihak NIKE Internasional bermaksud menghentikan ordernya. Maka dalam kondisi ini tentu saja buruh yang terancam tergusur di garda depan alias PHK.
Indikasi yang sangat kuat penghentian order ini, adalah karena NIKE adalah pelaku pasar yang sangat tunduk dengan mekanisme pasar. Ujung-ujungnya tentu saja mekanisme ini hanya akan berbicara dan mengabdi pada satu kepentingan: mencari keuntungan saja. Dalam kasus PT. HASI ini misalnya, karena anggapan bahwa buruh Indonesia mulai rewel meminta fasilitas-fasilitas (yang sebenarnya adalah hak normatifnya) maka NIKE berniat memindahkan pabriknya ke China, Kamboja, Vietnam atau tempat lain dengan upah yang lebih murah.
Pelajaran berharga bagi kita
Apa yang kemudian bisa kita petik dari semua rangkaian tulisan di atas? Tentu saja sebuah pelajaran berharga bahwa kondisi kita, kaum buruh sangat rentan. Sangat terancam dan nyaris tanpa perlindungan. Buruh, hanya dan selalu akan jadi sapi perahan. Dia laksana barang pajangan di sebuah toko yang bisa dieksploitasi seenaknya saja seperti ungkapan sweatshop itu. Dan pelajaran berharga dari gagalnya kedatangan MU ke Indonesia, semoga saja menyegarkan kita bahwa saat ini, sebuah sistem yang dijalankan atas dasar pengisapan manusia oleh manusia yang lain semakin menggurita dan mencengkeram kita dengan kuat tanpa memberikan jeda bagi kita untuk bernafas. Sebuah kesadaran bahwa sepak bola katakanlah bukan sebuah permainan “cari keringat” semata. Di dalamnya terkandung pertarungan kepentingan ekonomi politik dan pertarungan dua kutub yang sangat laten: buruh dan pemodal.
Maka, sambil menyesali kegagalan MU datang ke Indonesia, kita semestinya menyisihkan sedikit waktu untuk memberikan arti dan apresiasi bagi para buruh yang dieksploitasi dalam mata rantai produksi di pabrik garmen. Bukan sekedar dengan merenung namun mulai menyiapkan sebuah aksi bersama untuk keadilan yang lebih nyata bagi para buruh. Para buruh yang barisannya makin panjang dalam ancaman PHK, sistem kerja kontrak outsourcing, ancaman serius kesehatan, upah murah dan kondisi buruh lainnya.
Jadi? Benarlah adanya ungkapan yang menyatakan bahwa “We Love MU But Not Sweatshop,” sebagaimana terpampang dalam spanduk-spanduk. Ayo, “Indonesia Unite” dukung perjuangan buruh pabrik garmen, sekarang juga!
* Penulis adalah Pengurus FSPEK Karawang, penggemar Manchester United, sekaligus anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul Jabodetabek.
** Siapa saja dipersilahkan mengutip, menggandakan, menyebarluaskan sebagian atau seluruh materi yang termuat dalam portal ini selama untuk kajian dan mendukung gerakan rakyat. Untuk keperluan komersial pengguna harus mendapatkan ijin tertulis dari pengelola portal Prakarsa Rakyat. Setiap pengutipan, penggandaan dan penyebarluasan sebagian atau seluruh materi harus mencantumkan sumber (portal Prakarsa Rakyat atau www.prakarsa-rakyat.org).
selengkapnya ANTARA MU, KITA DAN BURUH GARMEN
Sejarah Keterlibatan Amerika Dalam Penyebaran Virus Menular dan Senjata Biologi
Penulis : Hendrajit
Virus Flu Babi telah memakan korban jiwa lebih dari 100 orang di Meksiko. Sementara sekitar 1300 orang lebih masuk rumah sakit. Di Amerika sendiri meski sempat memicu kepanikan, namun jumlah korban masih di sekitar 10 orang.
Begitupula di Selandia Baru, sebagian besar baru pada taraf positif terinfeksi virus Flu Babi.
Dalam tulisan kami terdahulu mengenai Flu Babi sudah diurai panjang lebar mengenai fakta, sebab-musabab maupun dampak seputar penyakit yang sangat mengkhawatirkan tersebut.
Namun, apa yang sebenarnya terjadi di balik penyebaran flu babi ini? Sebuah buku, karya Jerry D. Gray, kiranya cukup membantu untuk melacak lebih jauh fenomena Flu Babi dan bahkan Flu Burung, yang sempat menjadi berita besar beberapa tahun yang lalu.
Menurut catatan Jerry D. Gray, dengan merangkum beberapa sumber, Amerika Serikat nampaknya harus diwaspadai jika muncul informasi berkaitan dengan fenomena penyakit menular. Dalam catatan Gray, dalam bukunya yang bertajuk Deadly Mist, Amerika perlu dicurigai dalam menyebarnya rupa-rupa penyakit menular seperti Flu Burung, Aids, dan lain sebagainya.
Dalam paparannya, Gray sempat mengungkap sebuah informasi yang mengejutkan. Bahwa pada tahun 1738, ketika pihak tentara Amerika sedang gencar-gencarnya menaklukkan suku asli Amerika Cherokee(Indian) , beredar kabar Amerika melakukan tindakan biadab dengan menjangkiti suku Cherokee melalui benda-benda yang telah terinfeksi atau infected goods.
Alhasil, suku Cherokee yang sedang menjadi target operasi militer Amerika untuk dibasmi tersebut, mengalami guncangan pengurangan penduduk secara besar-besaran. Karena melalui penyebaran benda-benda yang telah terinfeksi tersebut, banyak warga Cherokee yang terkena penyakit campak. Sehingga praktis jumlah penduduk Cherokee berkurang hamper setengahnya dalam kurun waktu hampir setahun.
Melalui berbagai dokumen yang dihimpun Gray, terungkap bahwa salah satu benda yang telah terinfeksi yang kemudian disebar ke kalangan penduduk Cherokee adalah yang kemudian dikenal Selimut Campak.
Jadi kalau sekarang warga dunia menhujat Amerika karena telah menggunakan senjata kuman atau Bilogical Weapon, nampaknya di abad kei-16 Amerika telah merintis penyebaran Selimut Campak sebagai sebuah proyek perintis (Pilot Project) penggunaan senjata kuman.
Caranya? Dengan mengirimkan selimut-selimut dan handuk-handuk yang telah terinfeksi kepada Indian-Indian yang mengepung benteng, sehingga menimbulkan epidemic di antara mereka. Kalau informasi Gray ini benar, tak pelak lagi inilah kali pertama Amerika meluncurkan sebuah fase awal perang biologi. Seperti yang Amerika lakukan di Irak dan Afghanistan.
Mau bukti yang lebih otentik? Gray melalui bukunya yang memikat tersebut mengutip sebuah dokumen sejarah maha penting. Dalam suratnya kepada Kolonel Henry Bouqeuet, Komandan Angkatan Bersenjata Inggris, seorang komandan tempur tentara Amerika bernama Jenderal Amherst bertanya,”Tidak bisakah diatur suatu cara bagi pengiriman bibit campak kepada suku-suku Indian yang tidak menyenangkan itu? Dalam hal ini kita harus menggunakan berbagai strategi untuk dapat mengurangi jumlah mereka.“
Tentu saja ini membuktikan dengan jelas dan gamblang bahwa penyebaran berbagai kuman maupun penyakit menular sudah dijadikan modus operandi yang diandalkan Amerika untuk membasmi musuh-musuhnya secara tidak berprikemanusiaan.
Apalagi bukti lain semakin memperkuat ketika Jenderal Armherst, dalam suratnya kepada Kolonel Henry Bouquet tertanggal 16 Juli 1763, telah mengesahkan perang biologi sebagai kebijakan resmi Amerika dan karenanya, telah memerintahkan penyebaran selimut-selimut yang telah terinfeksi penyakit campak untuk memusnahkan para Indian. Dan menyarankan Kolonel Inggris tersebut, untuk mengusulkan metode-metode lain yang dapat memusnahkan ras-ras dianggap layak untuk dibasmi seperti suku Cherokee.
Bukti lain pun tak kalah mengagetkan. Pada 1990, angkatan bersenjata Amerika mulai bereksperimen dengan berbagai macam senjata biologi, sebagian diantaranya digunakan terhadap tahanan perang baik warga negara Amerika maupun asing. Para korban termasuk lima orang tahanan warga filipina yang tercemar berbagai penyakit, dan 29 tahanan yang secara sengaja ditularkan penyakit beri-beri.
Singkat cerita, berbagai pengembangan dan percobaan yang intensif atas senjata kimia dan biologi, telah dilakukan secara rutin di Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman.
Pada tahun 1916 ketika terjadi perang dunia pertama, kekuatan sekutu,yang berarti dimotori oleh Amerika dan Inggris, menggunakan kombinasi gas phosgene dan khlor sepanjang 17 mil(273 kilometer) di depan, yang kemudian menyebar sepanjang 19.3 kilometer di belakang garis pertahanan Jerman, sehingga membunuh semua orang dan segalanya.
Pada tahun 1920-an dan 1930-anj, Angkatan Bersenjata Amerika menggunakan gas mustard terhadap laki-laki, perempuan dan anak-anak di Filipina dan Puerto Rico yang menentang pendudukan Amerika di kedua negara tersebut.
Lalu bagaimana halnya dengan penyebaran flu burung dan yang flu babi yang sekarang ramai jadi pemberitaan berbagai media? Lagi-lagi menurut studi yang disusun Gray, motif Amerika mudah ditebak.
Rejim George W.Bush misalnya, dan tentunya para kroninya seperti Wakil Presiden Dick Cheney mantan Menteri Pertahanan Donald Rumsfeld, ternyata menguasai beberapa perusahaan farmasi.
Setiap tahun pemerintah Amerika menakut-nakuti atau meneror setengah dari penduduk Amerika dengan adanya wabah flu dan penyakit-penyakit lainnya. Sehingga warga Amerika dengan ketakutan mereka membeli tumpukan obat-obatan dan vitamin dari perusahaan-perusaha an yang mana para kroni Bush duduk sebagai komisaris dan CEO beberapa perusahaan farmasi tersebut.
Ini memang bermotivasi ekonomi-bisnis. Terbukti ketika Amerika dilanda kepanikan akibat serangan Anthrax melalui surat-surat berisi spora anthrax, menyusul terjadinya serangan teroris 11 September 2001, warga Amerika beramai-ramai mulai memborong obat-obat antibiotik untuk melindungi diri.
Menurut sebuah data, penjualan antibiotik Cipro produksi Bayer sempat meningkat drastis hingga 1000 persen. Setiap orangnya membelanjajkan dananya sebesar U$ 700 per orang untuk persediaan dua bulan.
Bayer, menurut sejarahnya, ternyata punya tali-temali dengan George H.W Bush, ayah kandung Presiden George W. Bush. Dialah rekanan bisnis Bayer, investor utama di Carlyle Group, sebuah korporasi yang melibatkan para petinggi Partai Republik mulai dari Ronald Reagon, HW Bush hingga Bush junior yang menjadin presiden Amerika antara 2000-2008.
Bayer sebelumnya merupakan sebuah perusahaan Kimia bernama IG Farben, yang ternyata sebuah perusahaan milik NAZI semasa Jerman di bawah rejim fasis Adolf Hitler.
Masuk akal jika banyak yang curiga bahwa Bayer secara diam-diam telah mendukung terjadinya aksi-aksi terorisme berskala besar demi untuk meraup keuntungan ekonomi dan bisnis.
Sehingga seorang pakar terkemuka Dr Howard Horowitz dengan tanpa ragu memberi label bagi Bayer dan perusahaan-perusaha an farmasi lain sebagai ”White Collar Terrorists.”
Penyebaran AIDS
Orang biasanya kalau dengar AIDS, adalah penyakit kelamin yang tertular melalui hubungan seksual dengan sesama jenis, atau hubungan sexual dengan wanita pekerja sex.
Tapi tahukah anda bahwa pada 1960-an, ilmuwan-ilmuwan di bawah pengawasan CIA, di divisi Operasi Khusus Fort Detrick, mengembangkan penyakit-penyakit yang menyerang sistem imum tubuh manusia.
Pada 1969, DR Robert MacMahan dari Departemen Pertahanan Amerika meminta dan menerima dana $10 juta dari Kongres Amerika untuk mengembangkan agen biologi buatan yang tidak ada imunitas alami yang dapat menahannya.
Ternyata, inilah agen biologi yang kelak terkenal dengan adanya epidemi dunia yang disebut AIDS (Aquired Imune Deficiency Syndrome).
Tujuan dari penelitian ini sangat jelas. Melalui penyebaran virus HIV ini dapat mengurangi penduduk suatu wilayah besar dengan cara membunuh ratusan juta orang.
Marilah kita renungkan pernyataan mantan Gubernur Bank Dunia Robert McNamara. Bahwa untuk menekan laju pertambahan penduduk dunia hanya ada dua cara. Menurunkan tingkat kelahiran dengan sangat cepat atau tingkat kematian meningkat. Tidak ada cara lain.
Apakah ini yang mendasari Amerika menciptakan berbagai virus dan wabah penyakit ke seluruh dunia? Menarik untuk dikaji lebih lanjut.
Yang pasti, saat ini di Afrika terdapat 12 Juta anak yatim yang terkena AIDS. 50 persen wanita juga mengidap AIDS. Lebih dari 25 juta orang telah terbunuh karena AIDS sejak 1981.
FLU Babi
Bagaimana dengan Flu Babi. Menarik bahwa seorang ilmuwan Islam kelahiran India, Sayyid Saeed Akhtar Rizvi, telah mengingatkan warga Amerika mengenai bahaya dari daging babi. Namun media massa Amerika tidak menganggap penting peringatan Rizvi.
Padahal menurut Rizvi, satu dari enam orang Amerika mempunyai cacing dalam ototnya karena mengonsumsi daging babi yang terinfeksi Trichina. Mengapa Media Amerika tidak perduli?
Mudah saja jawabnya. Pemerintah Amerika yang banyak dipengaruhi oleh kepentingan berbagai perusahaan farmasi seperti Cipro, ingin warganya sakit, dan kemudian membeli banyak sekali obat dari perusahaan farmasi monopoli milik Keluarga Bush dan para kroninya dari Partai Republik.
Sumber: http://www.thegloba l-review. com/content_ detail.php? lang=id&id=142&type=12
selengkapnya Sejarah Virus Menular dan Senjata Biologi
SPEECH BY
H.E. DR. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
“INDONESIA : REGIONAL ROLE, GLOBAL REACH”
at the
LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE (LSE)
London, 31 March 2009
Your Excellency Sir Howard Davies, Director of the LSE,
Excellencies, Ministers, Members of Parliament, Ambassadors,
Distinguished Members of the Faculty,
Students of this Great Institution of Learning,
Ladies and Gentlemen,
It is a great pleasure and honour for me to be here. I thank the London School of Economics and Political Science for inviting me here today to talk about Indonesia and our worldview.
The reputation of LSE, widely known as one of the world’s best Universities, is well known in Indonesia. I am delighted that many Indonesians have studied here, and some have even come to work for me. (Joke : You may take it as a good sign that LSE graduates do get jobs once they leave campus.) My Minister for Defence obtained his Doctorate Degree here, and so did my spokesperson, Dr. Dino Patti Djalal – both under the supervision of the late Dr. Michael Leifer, one of the best experts on Southeast Asian Affairs ever produced by Great Britain.
I also wish to commend the LSE which through IDEAS Centre for International Affairs, Diplomacy and Grand Strategy has just set up the Southeast Asia International Affairs Programme headed by Dr. Munir Majid.
I am glad to see here today so many young faces glowing with optimism. So let me begin by telling you a story about optimism. This is a true story reported in the mass media. During one of the sessions at the latest World Economic Forum in Davos, the panelists noted that all the talk about the global economy was consistently pessimistic. All gloom and doom. And no silver lining.
Then one asked the question: “Isn’t there one optimist in this room at all?”
And another answered: “Yes, if we can find an Indonesian. Is there an Indonesian with us here?”
I like this anecdote because, frankly, optimism is what has made Indonesia what we are today. The story of Indonesia has not always been an easy one, but it is a remarkable one. An epic story of survival against the odds.
Just a few years ago, Indonesia made headlines around the world - including here in the BBC, the Daily Telegraph, The Guardian – for all the troubles that beset us: economic crisis, East Timor, Aceh, ethnic conflicts, terrorism, political crises. Back then, it seemed nothing could go right with Indonesia.
Some circles predicted that, after East Timor broke away from us, Indonesia would fall into “Balkanization”. It would shatter into bits and pieces. Others thought that Indonesia would crumble under the weight of a disorderly democratic transition.
And why not? Between 1998 and 2004, we had four Presidents – Soeharto, Habibie, Abdurrachman Wahid and Megawati Soekarnoputri - an average of one President every 1,5 year. Thomas Friedman called Indonesia a “messy state.. too large to fail, too messy to work”. But former US Secretary of State Colin Powell was perceptive enough to cite Indonesia as “the most misunderstood country in the world” and I think he was right.
But that picture of disorder and uncertainty no longer represents us today. After all our trials and tribulations, Indonesia today has become a remarkably resilient country.
In a world wrecked by a devastating financial tsunami, Indonesia last year registered 6 % growth – among the three highest in Asia. This year we expect a slower but still respectable 4,5 % growth.
In a world that is still festering with ethnic conflicts, Indonesia has become more united by resolving the conflicts in Aceh, and promoting political and social reforms in Papua.
Today, Indonesia is the third largest democracy in the world – after India and the United States. We are Southeast Asia’s largest and arguably strongest democracy.
And not just a democracy by name – we are a vibrant democracy, with a free press, a multi-party system and regular elections. We are a functioning democracy that has maintained our brand of moderation and tolerance.
And we have been able to achieve that rare thing among countries undergoing transition : that is, to marry democracy with stability. When my current term ends in October this year, insya allah, my Government will be the first since reformasi began to complete a full 5-year term. Perhaps this is why The Economist stated that “Indonesia sets an example” in our democratic development.
Indeed, Indonesia in recent years has undergone a “quiet revolution” : by the end of this year, every Governor, regent, mayor, local Parliament throughout Indonesia will have been directly elected by the people. This has not only dramatically changed the political landscape, it has also turned the political pyramid upside down. And all this is happening in an orderly manner, without chaos and bloodshed.
This month, we will hold Parliamentary elections, and Presidential elections in July. What is pertinent with this year’s elections is NOT who will win, but what it means historically for us : after 3 elections – in 1999, 2004, and 2009 – Indonesia’s democracy has achieved a point of no return. Indonesians not only accept democracy as a fact of life, but also embrace it passionately and are willing to defend it when it is under threat.
Indeed, Indonesia is now widely regarded as a living proof that democracy, Islam and modernity can go hand-in-hand harmoniously.
Our reputation for tolerance and harmony is not something that happened just now. We have been working hard at it since time immemorial, in the process developing and nurturing a tradition of consultation toward consensus, “Musyawarah untuk Mufakat.” The majority does not impose its will on the minority. There is a thorough process of consultation before consensus is reached, a process in which all views are expressed and all interests are taken into account—including those of minorities. That is how we achieve harmony in an immensely pluralistic society.
And because throughout our history, the cultures of three Oriental, Islamic and Western civilizations have found a home in Indonesia, we have been given a new role. We have come to be regarded as the natural bridge between the Western world on one hand and the Islamic and Oriental worlds on the other. And “bridges” – strategic bridges, generational bridges, technological bridges, cultural bridges, economic bridges, religious bridges - are what the 21st century world order will need plenty of.
This is why Indonesia has been organizing and sponsoring interfaith, intercultural and inter-media dialogues, not only among our national communities but also among nations in the Asia-Pacific region. We have also been co-sponsoring similar dialogues on an interregional and global basis.
In fact, I have vigorously pursued what I call an “all directions foreign policy”, a post-Cold War 21st century foreign policy outlook where Indonesia seeks a “million friends and zero enemy”.
That is because we know that our international engagement is the key to our success, to our security, and to our prosperity. Our economy cannot survive while the global economy collapses. We cannot have a destiny that is separate from that of our immediate neighborhood, Southeast Asia, and our region, East Asia.
Indeed, it is NOT ONLY Indonesia that is rapidly changing. Southeast Asia is also a very different place today. It has experienced fundamental geopolitical and geo-economic shifts. It is no longer the war-torn region of yesteryear.
Once divided by Cold War politics, Southeast Asia has become the ASEAN region. With the ASEAN Free Trade Agreement already in force, we have become the ASEAN Economic Community. The ten economies of ASEAN have become a single market for goods and services and a single production base.
Several decades ago, Southeast Asia was a cockpit for Cold War strategic rivalry and inter-state as well as internal wars. Today, no external major powers is involved against another in a proxy war in our region, and no ASEAN member is at war against another. While internal conflicts still exist in some parts, these are so low in intensity that do not affect the overall stability of the region.
And today, many external powers have signed on to the ASEAN Treaty of Amity and Cooperation – contributing to our region’s strategic stability : Australia, China, Japan, India, Russia, South Korea and so on. With this Treaty, signatories and acceding states renounce the use of force and bind themselves to the peaceful settlement of disputes. We hope that the United States will accede to the Treaty soon, and there are signs that it just might happen.
A key part of the region’s transformation is ASEAN’s effort to become an ASEAN Community by 2015. The envisioned ASEAN Community would rest on three pillars: the ASEAN Politico-security Community, the ASEAN Economic Community and the ASEAN Socio-cultural Community.
To boost the effort to build these three pillars and ultimately the ASEAN Community itself, the member states formulated and adopted an ASEAN Charter, designed to retool and adapt ASEAN for 21st century challenges. Last December, the Charter, which gives ASEAN a legal personality and greatly strengthens it, entered into force.
Indonesia worked hard to ensure that, through the Charter, ASEAN gets its politics right. And to ensure that its members are committed to democracy and democratization, and to the promotion and protection of human rights. In our time, we in ASEAN can no longer afford to be allergic to democracy and human rights.
Thus, Indonesia pushed for a provision stipulating the creation of a Regional Human Rights body. Hence, by virtue of the Charter, all ASEAN members are committed to the values of democracy and human rights—including Myanmar.
Now Myanmar is legally bound by the Charter to make substantive progress in the implementation of its own Roadmap to Democracy, and to attain national reconciliation. It is legally bound by the Charter to make sure that the elections it will hold next year are free and democratic.
I notice that in the West, discussions on Myanmar tend to focus on the “democracy” aspect. This is of course important. But there is another aspect which do not get enough attention: Myanmar’s struggle to maintain its national unity and territorial integrity. We simply cannot allow Myanmar to break apart, because that will lead to a bloodbath and a humanitarian disaster that would undermine regional order and stability.
In my engagement with Myanmar’s leaders, I have always stressed in no uncertain terms Indonesia’s full support for Myanmar’s national unity. And I do believe that Indonesia’s historical experience, having gone through difficult periods of transition from authoritarian Government to democracy as well as ethnic conflicts, is relevant to the solution of the problem of Myanmar.
We must therefore help ensure that at the end of the day Myanmar will emerge as a democratic and united country.
I also believe that any attempt to isolate Myanmar will be counter-productive. Myanmar is entering a critical phase in the run-up to elections next year, the final stages of its own seven-step Roadmap to democracy. The challenge here is for Myanmar to show that there is a credible and inclusive process of democratic transition at work. This is therefore the time for greater – not less – engagement, especially by Myanmar’s neighbors. I know this is also what the UN Secretary-General and his Personal Representative Professor Ibrahim Gambari are trying to do.
Excellencies, Ladies and Gentlemen,
While ASEAN looks after its own members, like Myanmar, it is also an outward-looking regional organization. Thus, ASEAN leads the shaping of a new architecture of the East Asia region. This can be seen from the processes of ASEAN Plus Three, which groups ASEAN with China, Japan and South Korea, and the East Asia Summit, which groups the ASEAN Plus Three countries with India, Australia and New Zealand.
In 1997, ASEAN Plus Three (APT) was established to address the Asian financial crisis. The ASEAN Plus Three Process gained such momentum that in 2004, ASEAN launched the idea of an East Asia Summit. To some, the East Asia Summit should comprise the ASEAN Plus Three countries. But Indonesia pushed for a more inclusive idea of East Asia, one that embraced India, Australia and New Zealand.
Thus, ASEAN redefined the notion of East Asia so that it is no longer just a geographical, racial or cultural entity—but an entity formed over many years of habitual and intensive consultation and cooperation between ASEAN and its dialogue partners.
Like Indonesia itself with its immense diversity of ethnic cultures, East Asia is made of countries that are widely varied, but are bound together and made one by a commonality of purpose and values.
With this concept of a more inclusive East Asia, ASEAN remains at the centre not only geographically but also in terms of occupying the driver’s seat in this important process.
This is important because East Asia will continue to experience, in the short medium and long-terms, changing dynamics of power relationships. While power relationships remain fluid, it is important that a new equilibrium be reached, one that would provide mutual accommodation between the major powers, but in the form of a win-win relationship that would not be at the expense of medium and smaller powers.
And thus one day when East Asia is better crafted and more firmly institutionalized, the United States, Russia and the European Union could join the East Asia process as observers.
This is not to say that East Asia will become the Oriental clone of the European Union. Historically, culturally and even economically, the EU nations are so much more similar to one another than us in East Asia. At present we in East Asia are too diverse to place ourselves under a supra-government or to form a superbureaucracy. But we can integrate in real, dynamic and effective ways.
For instance, ASEAN has completed—or is nearly completing—a process of negotiating free trade area agreements with six dialogue partners, which can lead to the establishment of an East Asia free trade area by 2012 or 2015 at the latest. Here, we are talking about a group involving an aggregate population of 3.6 billion, and of combined powerhouses in Asia.
In a way, this will repeat the process within ASEAN soon after its founding in Bangkok, which makes use of economic cooperation as the driving force of its integration. Thus the new East Asia will be consolidated first through a process of economic integration before it goes all-out for political cooperation.
Nevertheless, we have made an early effort at political cooperation. Last December, Indonesia organized the Bali Democracy Forum, the first inter-governmental forum in Asia about democracy. At non-governmental levels, the region has had countless discussions on democracy. But this was the first time that a home-grown, Asia-wide dialogue among government officials took place about democracy.
Indonesia will sustain and support the Forum through an Institute of Peace and Democracy. Friends in the international community have indicated that they will help us in this effort.
Excellencies, Ladies and Gentlemen,
I have presented to you Indonesia’s vision of the regional architecture of East Asia. It is a regional architecture that will strive for balance—balance among the component powers of that architecture and balance between economic development and political development.
I realize well enough, however, that it is not enough to have a regional vision. We must also have a global vision, most especially at a time when the whole world, without exception, is reeling from the impact of a global economic and financial crisis.
That is why Indonesia is deeply involved in the work of the G-20, which is humankind’s best hope for the solution—or the beginning of a solution—to the crisis that has engulfed us all. And that is why I am here in London today—to attend the G-20 Summit after visiting this nice institution.
The G-20 was created in 1999 after the 1998 Asian Financial Crisis as a forum of finance ministers and central bank governors. Given the severity of the global financial crisis that broke out in the second half of last year, the G20 has been elevated to the Leaders level with the first summit in Washington last November. Today, we are having our second meeting in London and we hope there will be a meeting later in the year in Asia.
The G20 Summit has become de facto the world economy steering committee because it represents the major economies in the world, accounting for 80 percent of GDP and 90 percent of world trade. Developed and developing countries, and geographical regions are represented in this forum.
In facing this very serious challenge of overcoming the worst global recession in 60 years, the G20 Summit is crucial to the building of global confidence and global togetherness to get us out of this complex financial collapse, which has had a devastating impact on the world economy.
Much has been done and achieved since the last meeting. We have all undertaken countercyclical measures and the Ministers of Finance, Central Bank Governors and their officials have worked on an agenda of reform of the financial architecture and international financial institutions.
However, more needs to be done. Let me share with you a few points that I will bring up at the G20 Summit.
First, we urge the US and other developed countries to give priority to the cleaning up of the toxic assets in the financial system. Otherwise it would be difficult to get financial flows going.
Second, since the Washington G20 Summit, Indonesia has sent a very strong message that in resolving this crisis we must not forget the developing and emerging countries that have limited resources to prevent the drying up of liquidity, investment and capital on their economies.
These developing and emerging countries, have worked hard at building up their economies, institutions and governance structures. They have undertaken difficult reforms – and achieved remarkable progress toward development goals such as poverty reduction. They must not be punished. They must not be left to suffer unmanageable increases in poverty.
There must be a global expenditure fund to serve as buffer and to provide these countries with needed financing so that their budgets can sustain development goals. There has been progress on this idea and we hope that there will be an announcement regarding the availability of this fund at this meeting.
Third, there must be financial architecture reforms and disciplines that will prevent another financial bubble from creating such unprecedented havoc, not only in the countries where the bubble originated --- but also in the rest of the world.
Fourth the multilateral agencies—the IMF, the World Bank and others-- must rise to the challenge of this unprecedented world economic crisis. This means greater resources, flexibility in utilizing these resources and the reform and improvement of the governance of these institutions. This will entail a better system of representation at these institutions to reflect the changing geo-economics of the world.
Finally, I also believe that the world economy will not recover without the recovery of the real economy. Therefore, we must ensure that there will be no increased restrictions that will hamper the flows of trade, investment, capital and even people. The surest way to prevent protectionism is to ensure that the major economies, (especially the US and India) return to the WTO Doha Round negotiations as soon as possible.
The process of recovery, the rebuilding of the financial architecture and the reform of multilateral institutions will take time. Over time it is likely that the G20 Summit will evolve into a regular summit and will be very focused on steering the world economy toward changes that will get us back to global stability.
Indonesia will therefore continue to be deeply involved in the processes of the G20 to ensure that the interests of developing nations, especially Asian countries, are taken into account. At the same time I can also assure you that in the face of this crisis, for Indonesia protectionism is not our choice. That is a firm political commitment.
One other message that I will try to put across is this:
Man does not live by bread alone. He must also have his freedom and his ethics. By the same token, nations do not survive by the operation of the market alone. They must also get their governance and their politics right.
That is the lesson that the United States learned in the months leading to its latest presidential elections. That is the bitter lesson that Indonesia learned in the midst of the Asian Crisis eleven years ago. That is the insight behind the ASEAN Charter.
And that is the insight that will save us all from this global financial and economic crisis, if we accept it and act accordingly.
To conclude, no less than the future of humankind is at stake in the work that we in the G20 are about to do here in London. Indonesia will do its part in this great undertaking aimed at overcoming the crisis. I hope that our partners in the G20, the developed economies as well as the emerging economies, will also do theirs.
I thank you.
selengkapnya SBY di London
"Suara Hati Anak Pantai"*
Bang Rhoma yang saya hormati...
Jangan salah kan turis pakai bikini
Mereka mencari matahari
Di pantai kebanggaan negeri ini
Untuk itu tolong pahami
Tak mungkin berjemur pakai dasi
Bang Rhoma yang saya hormati...
Mulailah introspeksi diri
Kelak kau temukan kebenaran sejati
Jangan banyak teori
Apalagi merasa suci
Engkau sendiri berpoligami
Kami anak pantai...
Terbiasa dengan pemandangan begini
Biar pun rambut warna-warni
Kami masih punya nurani
Tak pernah ada syahwat menari
Bang Rhoma yang saya hormati...
Silahkan engkau datang kemari
Nikmati alam anugerah ilahi
Kami sambut dengan suka hati
Surfing pun kami ajari
Meluncur di atas ombak tinggi
Akan tetapi...
Jangan engkau pelototi
Kalau ada bodi seksi
Apalagi sampai birahi
Bang Rhoma yang saya hormati...
Mereka jangan dicaci maki
Apalagi dituduh pornografi
Semua itu keindahan! tubuh yang alami
Dari negeri Sakura sampai Chili
Semua ada disini
Biarkan semua bangsa berbaur dalam damai
Mereka tidak cari sensasi
Tapi menghilangkan kepenatan sehari-hari
Jangan fanatik budaya Arab Saudi
Ingat budaya Indonesia asli
Sensual tapi penuh arti
Jika kau paksa terapkan di Bali
Semua itu akan jadi basi
Bang Rhoma yang saya hormati...
Jika engkau sudah datang kemari
Satu hal yang saya peringati
Meski ada turis cantik sekali
Jangan kau jadikan istri
*Puisi Anak Bali yang Menentang UU Pornografi
selengkapnya Puisi Anak Bali
Oleh VALENS DAKI-SOO
Perhatian dunia kini tercurah ke kawasan Timur Tengah, yang kembali membara. Setelah meluncurkan serangan udara secara sistematis dan massif ke Jalur Gaza lebih dari sepekan, pasukan darat Israel merangsek, masuk ke basis pejuang Hamas. Meski Israel berdalih rangkaian serangan tersebut untuk meredam serangan roket dan mortir Hamas, "cara bertindak" militer Israel sama sekali bukan imbangan aksi Hamas.
Sejak awal, serangan Israel diluncurkan sangat intensif. Padahal, serangan roket dari Jalur Gaza tidak efektif, tampak sekadar "mengganggu", berdaya jangkau jauh dari jantung Israel. Serangan roket Hamas yang tidak seberapa destruktif itu dibalas dengan bom-bom berdaya ledak jauh lebih hebat, dipandu laser yang menjamin akurasi tinggi.
Ketidak-imbangan itu kuat tercermin pada paparan kekuatan militer Israel, yang disiagakan untuk bertempur melawan Hamas. Jumlah tentara Israel dan kekuatan pendukung (bantuan tempur) yang di-deploy untuk menusuk ke Gaza mencerminkan kesungguhan Israel untuk menguasai wilayah itu, tidak sekadar meredam Hamas.
Jubir militer Israel, Mayor Avital Leibovich, menyatakan, pihaknya telah menyiagakan ribuan tentara di sepanjang garis perbatasan sejak bombardemen udara diluncurkan. Menurutnya, pasukan infanteri, artileri, dan berbagai unit kesatuan yang lain sudah siap di sekitar Jalur Gaza ketika pesawat-pesawat tempur Israel menghajar basis Hamas.
Kekuatan Moral
Dari perspektif militer, kekuatan Israel memang superior karena dilengkapi berbagai persenjataan tercanggih. Namun, Israel mungkin dibayangi pula oleh "kekalahannya" menghadapi Hezbollah di Lebanon, beberapa waktu lalu. Superioritas militer Israel mendapat ujian serius dari Hamas yang terbukti memiliki daya juang, stamina tempur, dan kekuatan moral yang amat tinggi.
Diimbuhi tekanan PBB dan dunia internasional secara moral, politis, dan mungkin juga militer, Hamas bakal diuntungkan dan sebaliknya merepotkan Israel. Pejuang Hamas akan mampu memberikan perlawanan maksimal, dan jika didukung negara-negara Arab dan kelompok-kelompok pejuang lainnya yang solider, mereka sanggup bertahan dalam war of attrition (perang berlanjut) dengan mengedepankan taktik gerilya kota. Indikasinya, jubir Brigade Ezzedine Al-Qassam, Abu Obeida, mengingatkan "ribuan pejuang Hamas akan menanti Israel di berbagai sudut kota di Gaza" (Kompas, 6/1).
Motif utama Israel dalam aksi militer, kali ini, belum sepenuhnya tersingkap, dan sepertinya bukan sekadar mengeliminasi serangan roket Hamas. Patut diduga Israel mengusung tujuan strategis demi pemerkuatan hegemoni di kawasan itu dengan membersihkannya dari kelompok militan fundamental seperti Hamas. Menhan Israel Ehud Barak, misalnya, menegaskan di depan Knesset (parlemen Israel), operasi militer belum selesai meski sudah berhasil memukul Hamas.
Hal ini merefleksikan rencana strategis Israel yang sangat mungkin telah diracik jauh-jauh hari sebelum aksi ini, yang dipicu secara gampang oleh aksi rocketing pejuang Hamas.
Sejumlah pengamat internasional pun tidak mengelak dari teori konspirasi tentang adanya kemungkinan situasi ini merupakan "kerjaan" badan intelijen tertentu.
Robert Dreyfuss (Devil's Game, 2007) menguak kiprah agen-agen CIA dan Mossad dalam menyuburkan gerakan-gerakan Islami fundamentalis di kawasan Timur Tengah. Terlepas dari bingkai persepsi semacam itu, de facto Hamas dikenal militan-fundamental is, sehingga Israel bernafsu untuk mengenyahkannya dari peta politik kawasan.
Namun, tujuan itu niscaya gagal tercapai karena Israel sendiri adalah fundamentalis ideologis, politis, dan religius. Ketika dua kelompok fundamentalis berbenturan, yang terpercik adalah api permusuhan abadi tanpa ujung.
Menurut saya, ada tiga tujuan aksi militer Israel. Pertama, meredam aksi rocketing Hamas. Kedua, melumpuhkan organisasi Hamas. Ketiga, sebagai tujuan jangka panjang (grand strategy) Israel. Dengan aksi ini rakyat Palestina diteror agar tidak coba-coba melawan Israel, seyogianya 'moderat' dan "baik-baik saja" (politik akomodatif), seperti Fatah/PLO. Jadi, aksi militer Israel ini merupakan bentuk terorisme yang dilakukan oleh negara (state terrorism) terhadap negara/kelompok lain.
Terus Hidup
Apakah Israel akan berhasil membungkam Hamas? Secara militer mungkin saja, tetapi secara ideologis jelas tidak. Akar ideologis Hamas yang telah mencengkeram kuat bumi Gaza, dan terutama di hati rakyat Palestina, akan terus hidup dan berkecambah lagi. Malah diperkirakan, kalaupun misalnya kelompok Hamas di Gaza berhasil diberangus Israel, ia akan berbiak di kawasan lain.
Dengan demikian, andaikan militer Israel akhirnya sukses menggulung perlawanan bersenjata Hamas, resistensi kelompok-kelompok radikal terhadap Israel akan menguat secara mondial dan terorisme global diprediksi kembali marak bergerak. Secara psiko-sosiologis, solidaritas antarkaum tertindas (atau yang mempersepsikan diri sebagai tertindas) lazimnya sangat kencang dan akan pecah dalam perlawanan bersama manakala salah satu kaumnya diinjak.
Secara global, situasi di Gaza harus direspons serius oleh seluruh dunia jika kita menghendaki api perdamaian tidak meredup. Dapat saja perlawanan terhadap Barat dan Amerika Serikat (yang dianggap sekutu Israel) kembali menggelegar dalam bentuk aksi-aksi teror. Secara teroretis, terorisme global pada galibnya adalah bentuk perlawanan terhadap kapitalisme global. Terorisme nasionalis dan fundamentalis sesungguhnya tak muncul begitu saja melainkan kebanyakan 'menjiplak' aksi teror yang pernah dilakukan kaum kapitalis sendiri.
Aksi AS dalam Perang Teluk 1991, misalnya, justru 'menginspirasi' rencana dan aksi teror yang menggelembung dan pecah di mana-mana. Apalagi, seperti disinyalir Daly & Wilson (1994), terorisme bisa lahir dari orang yang kalah dalam kompetisi global atau sebagai reaksi sosio-psikologis negatif kelompok pecundang.
Dalam figura keindonesiaan, para tokoh bangsa dan kaum agamawan perlu 'mengawal' kesadaran publik bahwa konflik Gaza bukanlah masalah agama. Solidaritas kita sebagai bangsa yang mayoritas Muslim tentu wajar, dan dari optik kemanusiaan pun kita harus mengutuk keras aksi Israel dan menekan dunia internasional untuk menghentikannya. Semoga damai kembali bersemi.
Penulis adalah pengamat masalah keamanan
http://www.suarapembaruan.com/ index.php? modul=news&detail=true&id=3443
selengkapnya Perang Gaza dan Terorisme Global
Untuk menguasai agama tidak perlu beragama, demikian kata kaum liberal. Itulah sebabnya mereka membuat “teologi-teologi” baru. “Untuk menjadi wasit tidak perlu menjadi pemain” itu logikanya
oleh: Hamid Fahmi Zarkasy *
“Semua adalah relatif” (All is relative) merupakan slogan generasi zaman postmodern di Barat, kata Michael Fackerell, seorang missionaris asal Amerika. Ia bagaikan firman tanpa tuhan, dan sabda tanpa Nabi. Menyerupai undang-undang, tapi tanpa penguasa. Tepatnya dokrtin ideologis, tapi tanpa partai. Slogan itu memang enak didengar dan menjanjikan kenikmatan syahwat manusiawi. Baik buruk, salah benar, porno tidak porno, sopan tidak sopan, bahkan dosa tidak dosa adalah nisbi belaka. Artinya tergantung siapa yang menilainya.
Slogan relativisme ini sebenarnya lahir dari kebencian. Kebencian Pemikir Barat modern Barat terhadap agama. Benci terhadap sesuatu yang mutlak dan mengikat. Generasi postmodernis pun mewarisi kebencian ini. Tapi semua orang tahu, kebencian tidak pernah bisa menghasilkan kearifan dan kebenaran. Bahkan persahabatan dan persaudaraan tidak selalu bisa kompromi dengan kebenaran. Aristotle rela memilih kebenaran dari pada persahabatan.
Tidak puas dengan sekedar membenci, postmodernisn lalu ingin menguasai agama-agama. “Untuk menjadi wasit tidak perlu menjadi pemain” itu mungkin logikanya. Untuk menguasai agama tidak perlu beragama. Itulah sebabnya mereka lalu membuat “teologi-teologi” baru yang mengikat. Kini teologi dihadapkan dengan psudo-teologi. Agama diadu dengan ideologi. Doktrin “teologi” pluralisme agama berada diatas agama-agama. “Global Theology” dan Transcendent Unity of Religions mulai dijual bebas. Agar nama Tuhan juga menjadi global di ciptakanlah nama “tuhan baru” yakni The One, Tuhan semua agama. Tapi bagaimana konsepnya, tidak jelas betul.
Bukan hanya itu “Semua adalah relatif” kemudian menjadi sebuah kerangka berfikir. “Berfikirlah yang benar, tapi jangan merasa benar”, sebab kebenaran itu relatif. “Jangan terlalu lantang bicara tentang kebenaran, dan jangan menegur kesalahan”, karena kebenaran itu relatif. “Benar bagi anda belum tentu benar bagi kami”, semua adalah relatif. Kalau anda mengimani sesuatu jangan terlalu yakin keimanan anda benar, iman orang lain mungkin juga benar. Intinya semua diarahkan agar tidak merasa pasti tentang kebenaran. Kata bijak Abraham Lincoln, “No one has the right to choose to do what is wrong”, tentu tidak sesuai dengan kerangka fikir ini. Hadith Nabi Idha ra’a minkum munkaran…dst bukan hanya menyalahi kerangka fikir ini, tapi justru menambah kriteria Islam sebagai agama jahat (evil religion) versi Charles Kimbal.
Jadi merasa benar menjadi seperti “makruh” dan merasa benar sendiri tentu “haram”. Para artis dan selebriti negeri ini pun ikut menikmati slogan ini. Dengan penuh emosi dan marah ada yang berteriak “Semuanya benar dan harus dihormati”. Yang membuka aurat dan yang menutup sama baiknya. Confusing! Sadar atau tidak mereka sedang men “dakwah”kan ayat-ayat syetan Nietzsche tokoh postmodernisme dan nihilisme. “Kalau anda mengklaim sesuatu itu benar orang lain juga berhak mengklaim itu salah”. Kalau anda merasa agama anda benar, orang lain berhak mengatakan agama anda salah.
Para cendekiawan Muslim pun punya profesi baru, yaitu membuka pintu surga Tuhan untuk pemeluk semua agama. “Surga Tuhan terlalu sempit kalau hanya untuk ummat Islam”, kata mereka. Seakan sudah mengukur diameter surga Allah dan malah mendahului iradat Allah. Mereka bicara seperti atas nama Tuhan.
Slogan “Semua adalah relatif” kemudian diarahkan menjadi kesimpulan “Disana tidak ada kebenaran mutlak” (There exists no Absolute Truth)”. Kebenaran, moralitas, nilai dan lain-lain adalah relatif belaka. Tapi karena asalnya adalah kebencian maka ia menjadi tidak logis. Kalau anda mengatakan “Tidak ada kebenaran mutlak” maka kata-kata anda itu sendiri sudah mutlak, padahal anda mengatakan semua relatif. Kalau anda mengatakan “semua adalah relatif” atau “Semua kebenaran adalah relatif” maka pernyataan anda itu juga relatif alias tidak absolut. Kalau “semua adalah relatif” maka yang mengatakan “disana ada kebenaran mutlak” sama benarnya dengan yang menyatakan “disana tidak ada kebenaran mutlak”. Tapi ini self-contradictory yang absurd.
Menghapus kepercayaan pada kebenaran mutlak ternyata bukan mudah. Di negeri liberal seperti Amerika Serikat sendiri 70% Krsiten missionaries dan 27% atheis dan agnostik percaya pada kebenaran mutlak. Bahkan 38% warga Negara dewasanya percaya pada kebenaran mutlak. (Seperti dilaporkan William Lobdell di the Los Angeles Times dari hasil penelitian Barna Research Group). Karena itu doktrin postmo pun berubah:“Anda boleh percaya yang absolut asal tidak mencoba memaksakan kepercayaan anda pada orang lain”. Artinya tidak ada siapapun yang boleh menyalahkan siapa dan melarang siapa. Tapi pernyataan ini sendiri telah melarang orang lain. Bagi kalangan Katholik di Barat ini adalah sikap pengecut, pemalas dan bahkan hipokrit. Bagi kita pernyataan ini menghapuskan amar ma’ruf nahi munkar.
Slogan “Semua adalah relatif” pun menemukan alasan baru “yang absolut hanyalah Tuhan”. Aromanya seperti Islami, tapi sejatinya malah menjebak. Mulanya seperti berkaitan dengan masalah ontologi. Selain Tuhan adalah relatif (mumkin al-wujud). Tapi ternyata dibawa kepada persoalan epistemologi. Al-Qur’an yang diwahyukan dalam bahasa manusia (Arab), Hadith yang disabdakan Nabi, ijtihad ulama dsb. adalah relatif belaka. Tidak absolut. Sebab semua dihasilkan dalam ruang dan waktu manusia yang menyejarah. Padahal Allah berfirman al-haqq min rabbika (dari Tuhanmu) bukan ‘inda rabbika (pada Tuhanmu). “Dari Tuhanmu” berarti berasal dari sana dan sudah berada disini di masa kini dalam ruang dan waktu kehidupan manusia. Yang manusiawi dan menyejarah sebenarnya bisa mutlak.
Thomas F Wall, penulis buku Thinking Critically About Philosophical Problem, menyatakan percaya pada Tuhan yang mutlak berarti percaya bahwa nilai-nilai moral manusia itu dari Tuhan. Demikian sebaliknya kalau kita tidak percaya Tuhan (hal 60). Jika ada yang percaya bahwa nilai moral manusia itu adalah kesepakatan manusia,…tentu ia tidak percaya pada yang mutlak. “Semua adalah relatif” bisa berarti semua tidak ada yang tahu Tuhan yang mutlak dan kebenaran firmanNya yang mutlak. Jika begitu benarlah pepatah para hukama ’al-Nas a‘da ma jahila, manusia itu benci terhadap apa yang tak diketahuinya. [www.hidayatullah. com]
Penulis Direktur Eksekutif Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization (INSISTS)
selengkapnya "Kebenaran"
|
